Surabaya,Giriaktualnews.com – Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Jawa Timur, Vabianus Hendrix, mengecam keras pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang menyebut insting politiknya melihat kemungkinan adanya “percepatan” sebelum 2029.
Menurut Vabianus, pernyataan tersebut tidak pantas, provokatif dan sangat berbahaya jika dibiarkan berkembang menjadi spekulasi politik mengenai keberlangsungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau memang hanya sebuah analisis atau insting politik pribadi, pertanyaannya sederhana: apa dasar dan indikatornya? Jangan melempar wacana tentang pemerintahan yang tidak sampai 2029 tanpa penjelasan yang jelas. Pernyataan seperti itu hanya akan menimbulkan kegaduhan dan ketidakpastian politik,” tegas Vabianus.
Ia juga menyoroti fakta bahwa pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurutnya, situasi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi seolah-olah Joko Widodo mengetahui, menyetujui, atau bahkan memiliki kehendak yang sama mengenai kemungkinan percepatan politik.
“Kalau itu benar merupakan pandangan pribadi Budi Arie, jangan menyeret nama Pak Jokowi. Jangan sampai publik menangkap kesan bahwa ada agenda politik bersama. Apalagi Budi sendiri mengatakan telah menyampaikan pandangan tersebut kepada Pak Jokowi,” ujarnya.
Vabianus menilai pernyataan Budi Arie semakin sulit dipahami karena bertolak belakang dengan sikap politiknya sendiri. Baru-baru ini Budi Arie masih menegaskan bahwa Projo, sesuai keputusan Kongres III, tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran hingga 2029.
“Ini yang menjadi pertanyaan. Kemarin mengatakan Projo mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sampai 2029, bahkan sebelumnya menjadi bagian dari kekuatan yang mengantarkan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024. Sekarang justru membuka wacana seolah-olah ada kemungkinan pemerintahan tidak sampai 2029. Apa yang berubah?” kata Vabianus.
Ia mengingatkan Budi Arie bahwa sebagai mantan menteri dan tokoh politik, seharusnya memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memberikan kritik yang konstruktif.
“Kalau ada kebijakan pemerintah yang salah, kritik. Kalau ada program yang tidak berjalan, beri solusi. Tetapi jangan mengeluarkan pernyataan yang dapat dibaca sebagai upaya menggoyang kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sah.”
Vabianus juga menyinggung kemungkinan adanya kekecewaan politik setelah Budi Arie tidak lagi berada di dalam kabinet.
“Kalaupun Budi Arie sakit hati atau kecewa karena diberhentikan Presiden Prabowo, jangan kemudian kekecewaan itu dibawa menjadi kebencian politik yang diwujudkan melalui pernyataan provokatif dan berpotensi menggoyang stabilitas bangsa. Kepentingan Indonesia jauh lebih besar daripada kepentingan pribadi, jabatan, maupun kelompok,” tegasnya.
Menurut Vabianus, Indonesia saat ini membutuhkan stabilitas untuk menghadapi berbagai persoalan, mulai dari karhutla, tekanan ekonomi, dinamika sosial hingga ketidakpastian geopolitik global.
“Rakyat membutuhkan kepastian, bukan spekulasi. Pemerintah membutuhkan ruang untuk bekerja, bukan terus-menerus diganggu oleh narasi politik yang tidak jelas dasarnya. Jangan pertaruhkan stabilitas Indonesia hanya karena kepentingan atau kekecewaan politik seseorang.”
Vabianus menegaskan bahwa Pemuda Demokrat Indonesia, yang memiliki akar sejarah dalam tradisi nasionalisme PNI dan Marhaenisme Bung Karno, berpandangan bahwa setiap pergantian kekuasaan harus dilakukan melalui mekanisme demokratis dan konstitusional.
“Demokrasi memberikan ruang untuk kritik, tetapi demokrasi juga menuntut tanggung jawab. Kami menolak segala bentuk upaya mendelegitimasi pemerintahan melalui spekulasi dan narasi provokatif. Jika ada persoalan, selesaikan melalui konstitusi. Jika ada kritik, sampaikan dengan data. Jangan bermain api dengan stabilitas bangsa.”
“Budi Arie harus ingat, jabatan bisa datang dan pergi, tetapi Indonesia harus tetap berdiri. Jangan karena kehilangan jabatan, kemudian kehilangan juga kebijaksanaan dalam menjaga kepentingan bangsa,” pungkas Vabianus Hendrix.
